ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PPH FINAL (PP.23) DAN PENGURANGAN ANGSURAN PPH PASAL 25 PADA WAJIB PAJAK BADAN

Lidia Andiani

Abstract


Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana cara perhitungan omzet dan angsuran Pasal 25 dengan adanya insentif pajak serta sistematika implementasi dari tata
cara pemanfaatan insentif pajak PPh Final (PP.23) dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif berbentuk deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.
Berdasarkan hasil penelitian diungkapkan bahwa insentif pajak pengurangan angsuran PPh Pasal 25 menimbulkan PPh kurang bayar menjadi lebih besar, besar angsuran tiap bulan menjadi kecil, terjadi perubahan arus kas, dapat disimpulkan pengurangan angsuran
PPh Pasal 25 bersifat menunda. Kemudian untuk insentif pajak PPh Final DTP (PP.23) wajib pajak tidak perlu membayarkan pajak penghasilan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, wajib pajak hanya perlu untuk melaporkan realisasi omzet yang diperoleh
perbulannya melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Keywords


Insentif Pajak; PPh Final DTP

References


Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1990). Looking at the bright side: A positive approach to qualitative policy and evaluation research. Qualitative Sociology, 13(2), 183–192. https://doi.org/10.1007/BF00989686

KeMenterian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK No. 82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Berdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Leigh, A. (2020). AUSTRALIAN POLITICAL ECONOMY. CORONAVIRUS CRISIS: POLITICAL ECONOMIC RESPONSES NUMBER, 85.

Masdi, Arief (02/06/2021) Menakar Penerimaan Pajak di Tahun Pandemi (kemenkeu.go.id)

Patton, M. Q. (2002). Two Decades of Developments in Qualitative Inquiry: A Personal, Experiential Perspective. Qualitative Social Work, 1(3), 261–283. https://doi.org/10.1177/1473325002001003636

Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI

USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG

MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang PERUBAHAAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 YAHUN 1983

TENTANG PAJAK PENGHASILAN

Republik Indonesia UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL,

DAN MENENGAH

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1

TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILLITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19)

Starman, A. (2013). The case study as a type of qualitative research. Journal of Contemporary Educational Studies, 1(2013), 28–43.

Waluyo. (2009). Akuntansi Pajak (Edisi ke dua). Salemba Empat




DOI: http://dx.doi.org/10.33795/j-adbis.v16i1.146

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Lidia Andiani

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.